JAKARTA – Polemik seputar keistimewaan Yogyakarta terus meruncing. Selain gerakan politik di lapangan untuk mendukung penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, muncul pula aksi dukungan melalui jejaring Facebook.

Aksi bertajuk Gerakan Nasional Pengawal Kesepakatan Luhur Pendiri Bangsa tersebut digalang oleh 10 aktivis dari berbagai latar belakang, di antaranya Tri Chandra Aprianto, mahasiswa pasca-sarjana Universitas Indonesia (UI).

Dalam pernyataannya, grup yang hingga Selasa (30/11/2010) pukul 23.00 WIB sudah menjaring sebanyak 5.683 anggota itu menyampaikan, tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan tidak boleh ada monarki di Yogyakarta merupakan pengingkaran terhadap sejarah terbentuknya Republik Indonesia.

Tidak semata-mata ahistoris melainkan tindakan yang menafikan UUD yang menyatakan bahwa daerah istimewa dan daerah khusus diakui keberadaannya dalam Negara Indonesia yang Merdeka.

Berikut Pernyataan mereka selengkapnya:

Presiden SBY tegaskan tidak ada monarki di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dengan penegasan tersebut gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta harus dipilih dengan masa jabatan tertentu, maka:

Bagaimana kita memaknai Amanat Sri Sultan Hamengkubowono IX dan Amanat Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 yang berisi:

Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam selaku kepala daerah memegang seluruh kekuasaan di Kasultanan Yogayakarta dan Kadipaten Paku Alaman.

Hubungan antara Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Alaman dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan Sultan serta Paku Alam bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Bagaimana kita memaknai Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII yang ditandatangani Presiden Soekarno yang menetapkan Sultan dan Paku Alam pada kedudukannya.

Bagaimana kita memaknai kenyataan bahwa Sri Sultan hamengkubuwono IX (dengan berbagai peran dan jabatannya dalam pemerintahan negara Republik Indonesia) dan Sri Paduka Paku Alam VIII sampai akhir hayatnya adalah Gubernur dan wakil gubernur di provinsi lain silih berganti.

Bagaimana kita memaknai pasal 18 UUD 1945.

Dengan pernyataan yang tidak punya dasar sejarah, konstitusi dan demokrasi itu; sadar atau tidak sadar SBY mau mengancurkan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Tindakan SBY ini merupakan pengingkaran terhadap sejarah terbentuknya Republik Indonesia tidak semata-mata ahistoris melainkan tindakan yang menafikan UUD yang menyatakan bahwa daerah istimewa dan daerah khusus diakui keberadaannya dalam Negara Indonesia yang Merdeka.

Salam Kebangsaan

sumber: http://news.okezone.com