Aksi bertajuk Gerakan Nasional Pengawal Kesepakatan Luhur Pendiri Bangsa tersebut digalang oleh 10 aktivis dari berbagai latar belakang, di antaranya Tri Chandra Aprianto, mahasiswa pasca-sarjana Universitas Indonesia (UI).

Dalam pernyataannya, grup yang hingga Selasa (30/11/2010) pukul 23.00 WIB sudah menjaring sebanyak 5.683 anggota itu menyampaikan, tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan tidak boleh ada monarki di Yogyakarta merupakan pengingkaran terhadap sejarah terbentuknya Republik Indonesia.

Tidak semata-mata ahistoris melainkan tindakan yang menafikan UUD yang menyatakan bahwa daerah istimewa dan daerah khusus diakui keberadaannya dalam Negara Indonesia yang Merdeka.

Berikut Pernyataan mereka selengkapnya:

Presiden SBY tegaskan tidak ada monarki di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dengan penegasan tersebut gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta harus dipilih dengan masa jabatan tertentu, maka:

Bagaimana kita memaknai Amanat Sri Sultan Hamengkubowono IX dan Amanat Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 yang berisi:

Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam selaku kepala daerah memegang seluruh kekuasaan di Kasultanan Yogayakarta dan Kadipaten Paku Alaman.

Hubungan antara Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Alaman dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan Sultan serta Paku Alam bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Bagaimana kita memaknai Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII yang ditandatangani Presiden Soekarno yang menetapkan Sultan dan Paku Alam pada kedudukannya.

Bagaimana kita memaknai kenyataan bahwa Sri Sultan hamengkubuwono IX (dengan berbagai peran dan jabatannya dalam pemerintahan negara Republik Indonesia) dan Sri Paduka Paku Alam VIII sampai akhir hayatnya adalah Gubernur dan wakil gubernur di provinsi lain silih berganti.

Bagaimana kita memaknai pasal 18 UUD 1945.

Dengan pernyataan yang tidak punya dasar sejarah, konstitusi dan demokrasi itu; sadar atau tidak sadar SBY mau mengancurkan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Tindakan SBY ini merupakan pengingkaran terhadap sejarah terbentuknya Republik Indonesia tidak semata-mata ahistoris melainkan tindakan yang menafikan UUD yang menyatakan bahwa daerah istimewa dan daerah khusus diakui keberadaannya dalam Negara Indonesia yang Merdeka.

Salam Kebangsaan

sumber: http://news.okezone.com

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
MEMBERI KESEMPATAN BAGI PUTRA-PUTRI WARGA NEGARA INDONESIA
UNTUK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN
1. Warga Negara Indonesia;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
4. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) Tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) Tahun terhitung pada tanggal 31 Desember 2010;
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bersedia menunaikan baktinya minimal 5 (lima) Tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi CPNS;
9. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari pegawai negeri atau swasta;
10. Bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum masa baktinya minimal 5 (lima) Tahun berakhir;
11. Tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan Instansi lain;
12. Terdaftar sebagai pencari kerja di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dengan melampirkan Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning);
13. Bersedia melepaskan jabatan atau kedudukannya dari anggota Parpol;
14. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang terbaru dari Institusi Kesehatan resmi yang ditandatangani, diregister dan di stempel.

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN
Pendaftaran dilaksanakan melalui Pos dengan Stempel Pos di kirimkan kepada Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN TA. 2010 Gedung BNN Lt. 7, Jl. MT. Haryono No.11 Cawang – Jakarta Timur 13630.
Persyaratan Kelengkapan Lamaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing harus di Register oleh Pejabat yang berwenang, dengan kelengkapan administrasi yang terdiri dari :
1. Surat Lamaran, dengan ketentuan :
a. Lamaran ditujukan kepada Kepala BNN Up. Biro Kepegawaian & Organisasi Settama BNN di Jakarta;
b. Lamaran ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam bermaterai Rp. 6.000 (tidak fotocopy);
c. Bentuk lamaran harus sesuai contoh dalam lampiran Surat Pengumuman ini.
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polri, yang dikeluarkan minimal oleh Polres setempat sesuai domisili pelamar;
6. Foto copy Surat Keterangan domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dan Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani dari Institusi resmi (Puskesmas atau Rumah Sakit);
8. Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) yang dilegalisir;
9. Pas foto hitam putih ukuran 3×4 sebanyak 10 (lembar) dan ukuran 4×6 sebanyak 6 (enam) lembar, berpakaian rapi dan tanpa kacamata (asli dan tidak scan);
10. Mengisi dan mengirimkan daftar kelengkapan LEMBARAN SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL T. A. 2010 yang dilampiran pada pengumuman ini;
11. Melampirkan Surat Pernyataan Sanggup ditempatkan Di Wilayah NKRI yang dilampirkan dalam pengemuman ini;
12. Foto copy pengalaman kerja (jika ada);
13. Lain-lain (fotocopy sertifikat kursus/ketrampilan atau keahlian lain jika ada).

III. SELEKSI
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional menggunakan Sistem gugur :
1. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan administrasi, termasuk kualifikasi pendidikan dan usia.
2. Ujian Kemampuan / Tes Akademik (Ujian Tertulis), meliputi :
a. Tes Pengetahuan Umum (TPU).
b. Tes Bakat Skolastik (TBS).
c. Tes Skala Kematangan (TSK).
3. Tes Wawancara dan Kesehatan bagi peserta yang dinyatakan Lulus Ujian Kemampuan / Tes Akademik (Ujian Tertulis)

IV. JENJANG PENDIDIKAN/ JABATAN DAN KUALIFIKASI JABATAN

Silakan Download di Pengumuman Lengkap (D3 dan S1)

V. WAKTU PENDAFTARAN
1. Lamaran dikirim melalui Pos , (Stempel Pos dimulai pada tanggal 28 September 2010 paling lambat tanggal 11 Oktober 2010).
2. Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil BNN T.A. 2010 tidak menerima/melayani berkas lamaran langsung oleh yang bersangkutan (tidak melalui Pos).
3. Berkas Lamaran yang telah dikirim pada Panitia Calon Pegawai Negri Sipil BNN T.A. 2010 tidak dapat dikembalikan.
4. Pengumuman Kelulusan Administrasi akan diumumkan melalui Internet Website : www.bnn.go.id pada tanggal 26 Oktober 2010.

Info Lengkap

Download Pengumuman CPNS BNN 2010 Lengkap (http://downloads.ziddu.com/downloadfile/11860705/BNNcpns2010.pdf.html)

Adapted (f1d3ly4.wordpress.com)

SIPC LIPI dimiliki oleh LIPI dan dikelola oleh Panitia Penerimaan CPNS LIPI. Secara teknis SIPC LIPI dikelola oleh Pengelola Layanan dari Tim Gabungan Jaringan LIPI.
Penanggung-jawab : Sekretaris Utama LIPI
Ketua Pelaksana : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian LIPI
Teknis SIPC LIPI : - Pelaksana Penanggung-jawab Harian TGJ LIPI
– Pengelola Layanan TGJ LIPI

Bila kita melihat pola pendidikan pra sekolah pada saat ini cenderung pada pembentukan akhlak/sisi agama dari sang anak, tetapi tidak menutup kemungkinan pendidikan umumpun diberikan. Memang dikatakan bahwa usia anak-anak dapat dikatakan sebagai gold age, dimana semua syaraf pada anak berkembang dan sangan mudah menerima masukan/ pengetahuan baru dari lingkungan. Dengan inilah maka pendidikan pra sekolah diadakan.

Pendidikan akhlak pada anak-anak memang sangat penting dilakukan, dengan harapan anak memiliki dasar keimanan untuk berkembang dikemudian hari. Misalnya saja anak diajari doa–doa sehari-hari, tata cara sholat, juz ‘ama, dsb dengan harapan setelah besar anak mempunia sisi nilai religius yang kental pada setiap unsur yang ia jalani.

Pada saat ini modernitas mengajarkan pada remaja tentang perilaku bebas yang mengesampingkan sisi agama. Dari cara berpenampilan, gaya bicara, pergaulan yang semua itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pergaulan bebas pun sekarang sudah menjadi hal yang bisa, bahkan sering menjadi halaman sampul pada surat kabar.

Apabila ditilikk dari segi pendidikan maka lingkungan keluargalah yang memberikan andil besar dalam membentuk karakter anak.
“ingatkah ketika anak dimarahi habis-habisan ketika tidak bisa mengerjakan PR, mendapat nilai lima,sedangkan ketika anak tidak bisa membaca Al Quran, tidak sholat, tetapi hanya didiamkan saja”. Dan ini adalah sebuah kesalahan besar dimana orang tualah yang akan menanggung dikemudian hari.

Sudah saatnya pendidikan keluarga mulai ditingkatkan, mendidik anak tidak hanya dilakukan pada saat kecil saja, tetapi terus menerus dengan memberikan tauladan kepada anak. Karena apabila anak tidak mendapat perhatian/pendidikan dari orang tua maka lingkunganlah yang akan mendidikan mereka, beruntung jika lingkungannya baik. Akan tetapi kala lingkungannya buruk?

Mendidika anak ibarat merawat tanaman, kita haru memberi pupuk supaya subur dan berkembang. Mencangkul tanah disekitarnya, mebersihkan rumput-rumput yang ada, dan menyirami. Tanaman itu akan tumbuh dengan subur dan hijau, tetapi apabila selama 1 tahun kita tidak merawat maka tanaman itu akan kerdil karna tidak diberi pupuk, banyak rumput-rumput liar dsb.

Mulailah dari sekarang kita didik anak kita terus menerus, karena anak yang shalih dan shalihah adalah harta peninggalan yang paling berharga kelak.

DI SMP NEGERI SE KECAMATAN SALAMAN

KABUPATEN MAGELANG

Oleh:

Magsudin

04101241014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) seberapa tinggi peran kepala sekolah sebagai supervisor; (2) seberapa tinggi kompetensi profesional guru; dan (3) kontribusi peran kepala sekolah sebagai supervisor terhadap kompetensi profesional guru.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah guru di SMP Negeri se Kecamatan Salaman yang berjumlah 86 guru. Sampel diambil dengan teknik proportional random sampling, sebesar 44 guru. Instrumen penelitian diujicobakan kepada 22 guru dan diperoleh koefisien reliabilitas dengan teknik alpha untuk peran kepala sekolah sebagai supervisor sebesar 0,894 dan kompetensi profesional guru sebesar 0,952. Data diperoleh dengan menggunakan angket tertutup dan dianalisis dengan analisis deskriptif dengan persentase dan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam membina kompetensi profesional guru di SMP Negeri se Kecamatan Salaman cenderung rendah. Hal ini ditunjukkan bahwa peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam hal membantu merencanakan pembela-jaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran cenderung rendah, namum demikian dalam memberi dorongan kepada guru dalam bekerja dan mengikutsertakan guru dalam kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi profesional cenderung tinggi. (2) Kompetensi profesional guru di SMP Negeri se Kecamatan Salaman cenderung rendah. Hal ini ditunjukkan bahwa kemampuan guru dalam memahami landasan kependidikan, merencanakan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran cenderung rendah, namun demikian untuk kemampuan mengevaluasi pembelajaran cenderung tinggi. (3) Peran kepala sekolah sebagai supervisor berhubungan secara signifikan dengan kompetensi profesional guru (r₀ = 0,506). Kontribusi peran kepala sekolah sebagai supervisor terhadap kompetensi profesional guru masih sangat kecil, yaitu sebesar 25,6%, sehingga dapat dikatakan bahwa ada sebesar 74,4% dari kompetensi profesional guru didukung oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

Kata kunci: Kepala sekolah sebagai supervisor, Kompetensi profesional guru, Supervisor

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam Pembinaan Kompetensi Profesional Guru di SMP Negeri se Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang secara tidak langsung memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Pendidikan.

2. Bapak Setya Raharja, M.Pd dan Bapak Sutiman, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan keikhlasan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang selalu diberikan sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Sudiyono M.Si, selaku ketua jurusan Administrasi Pendidikan dan segenap dosen program studi Manajemen Pendidikan yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfat pada penulis.

4. Bapak/Ibu kepala sekolah di SMP Negeri se Kecamatan Salaman, Ibu Siti Fatimah, Ibu Titik Sutiyah, S.Pd, dan Bapak Sudarna, S.Pd dan segenap guru serta karyawan yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mendampingi peneliti dalam mengambil data penelitian.

5. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Teriring doa dan harapan semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang setara pada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Februari 2009

Penulis,

Magsudin

04101241014

]]> http://magsudinuny.wordpress.com/2009/04/02/bab-o/feed/ 0 magsudinuny http://magsudinuny.wordpress.com/2009/04/02/bab-v/ http://magsudinuny.wordpress.com/2009/04/02/bab-v/#comments Thu, 02 Apr 2009 01:29:49 +0000 magsudinuny http://magsudinuny.wordpress.com/?p=136 ]]> BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam membina kompetensi profesional guru di SMP Negeri se Kecamatan Salaman secara keseluruhan cenderung rendah. Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam hal membantu merencanakan proses pembelajaran, membantu melaksanakan proses pembelajaran, dan membantu mengevaluasi proses pembelajaran cenderung rendah, sedangkan peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam hal memberi dorongan kepada guru dalam bekerja, dan mengikutsertakan guru dalam kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi profesionalnya cenderung tinggi.

2. Kompetensi profesional guru di SMP Negeri se Kecamatan Salaman secara keseluruhan cenderung rendah. Kompetensi profesional guru dalam hal kemampuan memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, dan kemampuan melaksanakan proses pembelajaran cenderung rendah, sedangkan untuk kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran cenderung tinggi.

3. Koefisian korelasi antara peran kepala sekolah sebagai supervisor dengan kompetensi pofesional guru diperoleh sebesar 0,506. Kontribusi peran kepala sekolah sebagai supervisor terhadap kompetensi profesional guru sebesar 25,6%, sedangkan 74,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti tingkat pendidikan.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat ditarik implikasi sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam membina kompetensi profesional guru cenderung rendah. Dengan demikian kepala sekolah perlu menyadari dan segera membuat tindak lanjut untuk meningkatkan perannya sebagai supervisor melalui keterlibatan secara aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, seperti melalui bimbingan, bantuan dan layanan terhadap hambatan dari setiap guru, memberi dorongan terhadap guru dalam bekerja melalui rapat-rapat di sekolah maupun acara formal dan non formal lainnya, serta member kesempatan kepada guru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Kompetensi profesional guru cenderung rendah. Dengan demikian setiap guru perlu mempelajari kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, membaca referensi-referensi untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola porses pembelajaran, mengikuti seminar-seminar, penataran, MGMP dan kegiatan lainnya, dan tidak segan untuk bertanya dan berdiskusi dengan kepala sekolah maupun dengan teman sejawat.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut dapat diajukan saran sebagai berikut.

1. Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam membantu merencanakan proses pembelajaran perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi pengarahan kepada guru dalam menyusun silabus pembelajaran dan rencana pembelajaran melalui rapat-rapat di sekolah atau melalui program supervisi yang terencana.

2. Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam membantu melaksanakan proses pembelajaran perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara observasi kelas dalam rangka membina kemampuan guru dalam mengajar.

3. Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam membantu mengevaluasi proses pembelajaran perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak guru berdiskusi tentang bagaimana menyusun dan menerapkan teknik-teknik evaluasi pembelajaran. Selain itu kepala sekolah perlu melibatkan diri dalam kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

4. Guru hendaknya berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya khususnya dalam hal kemampuan memahami landasan kependidikan, kemampuan dalam merencanakan proses pembela-jaran dan kemampuan melaksanakan proses pembelajaran yang masih cenderung rendah. Upaya untuk meningkatkan kemempuan dalam memahami landasan kependidikan dapat dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, dan artikel-artikel yang terkait dengan dunia pendidikan. Untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran guru dapat melakukan action research mata pelajaran dan kelas yang diampu, berdiskusi dengan kepala sekolah atau dengan teman sejawat, mengikuti seminar-seminar, penataran, dan pendidikan lanjutan.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sudah diusahakan dengan sebaik-baiknya agar mendapat hasil yang maksimal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penelitian ini masih ada keterbatasan. Keterbatasan tersebut yaitu ketika melakukan uji instrumen dan pengambilan data penelitian, ada sebagian guru yang tidak bisa mengisi angket yang telah diberikan. Hal ini disebabkan guru tersebut ada yang mengikuti penataran dan sertifikasi, jadwal mengajar yang hanya seminggu sekali untuk guru honorer, dan ada guru yang sudah meninggal dunia, sehingga guru tersebut diganti dengan guru lain yang belum dikutsertakan dalam daftar uji instrumen maupun pengambilan data penelitian yang sudah ditentukan.

kita memanng siring dihadapkan pada kebiasaan tatacara penggunaan bahasa gaul. padahal sangat tidak baik untuk digunakan ketika kita berkomunkasi secara formal dalam lingkup akademik, organisasi, dan urusan bisnis lainnya.

salah satunya ketika saya kemarin konfirmasi jadwal Ujian:

Saya: …..pak Slametnya tidak bisa karena ada jadwal kuliah!

Dosen: Pak Slametnya Siapa?..Bukan Pak Slametnya?

saya:….???? o iya, pak slamet lestari..

itu adalah sudikit pengalaman yang saya peroleh dan mungkin masih banyak lagi kata/kalimat lain yang perlu untuk dibenahi.

dan ternyata faktor grogi/kurang “PD” juga mempengaruhi gaya kita berbicara.

so mulai dari sekarang: berfikirlah sebelum berbicara dan berbicaralah sambil berfikir. pepatah mengatakan “ajining diri soko lathi…”.

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh: Setya Raharja, M.Pd dan Tina Rahmawati, S.Pd

Oleh:
Magsudin 04101241014
Rachmat Triyuwono 04101241034
Septianis F 04101244034

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2007

BAB I
PENDAHULUAN

Lahirnya UU. No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta UU. No. 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga penyelenggaraan yang bersifat terpusat atau sentralis berganti ke arah desentralisasi.
Pengelolaan pendidikan yang diarahkan pada desentralisasi menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan otonomi daerah. Karena itu memerlukan kesiapan sekolah sebagai ujung tombak operasional pendidikan pada level bawah. Pendidikan yang selama ini dikelola terpusat (sentral) harus diubah sesuai dengan perkembangan sistem yang ada yaitu sistem desentraliasi. Otonomi daerah sebagai kebijakan politik makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai sub sistem pendidikan.
Dengan adanya kebijakan tersebut maka pengelolaan pendidikan dilakukan secara otonom yaitu dengan model manajemen berbasis sekolah atau school based management. Manajemen berbasis sekolah sendiri merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyaraka dan pemerintah.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah
Istilah Manajemen Berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari School Based Management yang muncul pertama kali di Amerika Serikat. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi ini diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Dengan kata lain bahwa Manjamenen Berbasis Sekolah menuntut sekolah untuk secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat atau pemerintah. Manajemen Berbasis Sekolah juga menawarkan sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memahami peserta didik. Pada dasarnya Manajemen berbasis Sekolah suatu strategi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menekankan pada pengerahan dan pendayagunaan sumber internal sekolah dan lingkungannya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkuaitas dan bermutu. Menurut Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

B. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
Dalam penerapannya tujuan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain dapat diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol serta hal lain yanng mampu menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan diperoleh melalui partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan yang kurang mampu akan menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah.
Sedangkan tujuan Manajemen Berbasis Sekolah yang lebih rinci yaitu:
1. Meningkatkan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
2. Meningkatkan tanggungjawab sekolah terhadap orangtua, mayarakat, dan pemerintah;
3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai;
4. Memberikan pertanggungjawaban tentang mutu pendidikan kepada pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat;
5. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum muatan lokal, sedangkan kurikulum inti dan evaluasi berada pada kewenangan pusat dan pengembangannya disesuaikan dengan daerah dan sekolah masing-masing.
6. Memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan kerjasama kepada sekolah baik dengan perorangan, masyarakat, lembaga dan dunia usaha yang tidak mengikat.
C. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Dalam rangka mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah secara efektif dan efisien maka sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada mulai dari kepala sekolah, guru, masyarakat, sarana prasarana serta unsur terkait lainnya. Kepala sekolah misalnya dalam hal ini sebagai pemegang kendali di sekolah harus mempunyai pengetahuan kepemimpinan, peren-canaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer dalam peningkatan proses belajar mengajar dengan melakukan supervisi, membina dan memberi saran-saran positif kepada guru. Guru sebagai unsur yang berpengaruh dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran juga dituntut untuk berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru juga harus mempersiapkan isi materi pengajaran, bertanggungjawab atas jadwal pelajaran, pembagian tugas pseserta didik serta keindahan dan kebersihan kelas. Kreativitas dan daya cipta guru untuk mengimplementasikan MBS perlu terus menerus didorong.
Dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar-mengajar dan sumber daya yang ada sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Ciri-ciri sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah.

Sedangkan menurut Prof.Dr.H.Djam’an Satori,MA indikator atau ciri-ciri sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yaitu:
1. Partisipasi masyarakat diwadahi melalui Komite Sekolah
2. Transparansi pengelolaan sekolah (program dan anggaran)
3. Program sekolah realistik – need assessment
4. Pemahaman stakeholder mengenai Visi dan Misi sekolah
5. Lingkungan fisik sekolah nyaman, terawat.
6. Iklim sekolah kondusif
7. Berorientasi mutu, penciptaan budaya mutu (Hasil curah pendapat peserta lokakarya MBS –Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas, November 2003 di Bandung Jawa Barat)
Dari beberapa ciri tersebut maka dapat diketahui perbedaan antara sekolah yang sudah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dan yang belum menerapkan secara maksimal.
Dalam implementasinya peran serta masyarakat juga berpengaruh penting dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat maka keputusan-keputusan yang diambil akan lebik baik khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Masyarakat juga ikut serta dalam mengawasi dan membantu sekolah dalam kegiatan yang ada termasuk kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di sekolah yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi akan memberikan beberapa keuntungan yaitu :
1. Kebijaksanaan dan kewengan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru.
2. Bertujuan bagaimana memanfatkan budaya local.
3. Efektif dalam melakukan pembinaan peeserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, dan iklim sekolah.
4. adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah dan perubahan perencanaan (Fattah dalam E. Mulyasa, 2002:24-25).
D. Tahapan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Sebagai paradigma pendidikan yang baru maka dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah melalui beberapa tahapan. Menurut Fatah tahapan implementasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu :
1. Tahap Sosialisasi
Tahap sosialisais merupakan tahapan yang penting mengingat luasnya daerah yang ada terutama daerah yang sulit dijangkau serta kebiasaan masyarakat yang umumnya tidak mudah menerima perubahan karena perubahan yang bersifat personal maupun organisasional memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Dengan adanya sosialisasi ini maka akan mengefektifkan pencapaian implementasi Manajemen Berbasis Sekolah baik menyangkut aspek proses maupun pengembangannya di sekolah.
2. Tahap Piloting
Tahapan piloting yaitu merupakan tahapan ujicoba agar penerapan konsep MBS tidak mengandung resiko. Efektivitas model ujicoba memerlukan persyaratan dasar yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, reflikabilitas, dan sustainabilitas.
3. Tahap Diseminasi
Tahapan desiminasi merupakan tahapan memasyarakatkan model Manajemen Berbasis Sekolah yang telah diujicobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dan efisien.

BAB III
KESIMPULAN

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dengan adanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyasa, E. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosda Karya

Suryosubroto. 2004. Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta

Sumber: http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar